Selamat Datang Di Website Resmi KPU Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumbar

KONFERENSI PERS TENTANG DAFTAR PEMILIH DAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

KonpersPulau Punjung; kpud-dharmasrayakab.go.id – Warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sejak tanggal 4 November 2013 sampai dengan 14 hari menjelang hari “H” pemungutan suara. Awal bulan Januari mendatang, KPU Kabupaten Dharmasraya akan menggenjot Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam mendaftarkan warga yang belum terdaftar tersebut ke dalam DPK, sebab yang memiliki kewenangan untuk mencatat DPK ini adalah PPS.

Demikian disampaikan Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Dharmasraya, Rizal Gusmendra, S.TP., dalam acara Konferensi Pers Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap dan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, yang berlangsung Senin (23/12) bertempat di Ruang Media Center KPU Kabupaten Dharmasraya.

 

Menurut Rizal Gusmendra, persyaratan pemilih khusus yang didaftarkan ke dalam DPK adalah memiliki KTP. Sebab kalau pemilih tidak memiliki KTP maka hal itu berpotensi menyebabkan data pemilih ganda. Pemilih yang terdaftar dalam DPK pun akan diperiksa datanya dalam DPT. Kalau memang sudah terdaftar di DPT, maka namanya tidak jadi dimasukkan ke DPK.

Sampai saat ini, menurut Rizal Gusmendra, DPT Kabupaten Dharmasraya yang telah ditetapkan tanggal 30 November 2013 lalu mencapai 137.924 pemilih, dengan rincian 70.850 pemilih laki-laki dan 67.074 pemilih perempuan, yang tersebar di sebanyak 542 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

DPT yang telah ditetapkan itu diakui Rizal belum sempurna. Masih ada kelemahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang invalid sebanyak 9.792 pemilih. Jumlah ini sudah berkurang dari sebelumnya sebanyak 31.000. KPU Kabupaten Dharmasraya dalam hal ini sudah bekerja keras memperbaiki sekitar 21 ribu NIK yang invalid itu. NIK invalid maksudnya adalah pemilih yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Kabupaten Dharmasraya, Yanuk Sri Mulyani, S.H., M.Si. menyampaikan keterangan tentang pelaporan dana kampanye. Menurut Yanuk, 12 parpol peserta Pemilu 2014 Kabupaten Dharmasraya telah melaporkan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Yang harus disampaikan partai politik dalam waktu dekat, yaitu paling lambat tanggal 27 Desember 2013, adalah Laporan Awal Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

Menurut Yanuk, kalau parpol tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye tersebut sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka sanksinya adalah parpol tersebut dibatalkan sebagai peserta Pemilu 2014.

Untuk menghindarkan parpol dari sanksi ini, lanjut Yanuk, KPU Dharmasraya telah melakukan upaya-upaya yang maksimal, di antaranya menyampaikan informasi jadwal konsultasi audit dana kampanye kepada masing-masing parpol, baik secara tertulis, maupun melalui telepon.

KPU juga membuka Warung Informasi sebagai sarana konsultasi bagi partai politik tentang penyusunan laporan dana kampanye.

Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, Kasasi, S.Pd.SD dan juga diikuti oleh Koordinator Divisi Logistik, Zainal Efendi, S.Ag. Hadir dalam Konferensi Pers ini rekan-rekan wartawan dari media Padang Ekspres, Haluan, Sumbar Online, Singgalang, Antara, dan Padang Expo. (jts/hupmas)

PPID

seleksi kpu sumbar

seleksi kpu kab-kota

  Follow kami di @kpudharmasraya

 logo fblogo twiter