Selamat Datang Di Website Resmi KPU Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumbar

KONSULTASI PELAPORAN DANA KAMPANYE: GILIRAN PKB DAN PDIP

Konsult_PDIP_28_Nov_2013P.Punjung; kpud-dharmasrayakab.go.id - Setelah hari Senin yang lalu bendahara Partai Demokrat mengunjungi Warung Informasi Pelaporan Dana Kampanye, dalam dua hari belakangan ini giliran dua parpol lain peserta Pemilu 2014, yakni PKB dan PDIP yang berkonsultasi kepada tim Warung Informasi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berkunjung hari Rabu (27/11), diwakili oleh Agnes, operator pelaporan dana kampanye partai tersebut. Sedangkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diwakili bendahara partai, Hilman R, yang datang hari Kamis (28/11).

 

Kedatangan operator PKB, Agnes, diterima oleh Rama Putra, MH yang didampingi Johannes Tagor Simorangkir dari Tim Warung Informasi. Dalam konsultasinya, Agnes meminta penjelasan tentang model-model formulir pelaporan yang harus diserahkan kepada KPU. Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Rama menjelaskan model-model formulir yang mesti disiapkan dan diserahkan oleh parpol kepada KPU, khususnya dalam penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye.

Formulir Model DK1-Parpol untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk perseorangan dan Formulir Model DK2-Parpol untuk surat pernyataan penyumbangnya. Selanjutnya, kalau pihak penyumbang dana kampanye tersebut berbentuk kelompok, maka formulir yang diisi adalah Model DK3-Parpol yang disertai dengan Formulir Model DK4-Parpol untuk surat pernyataan penyumbang yang berbentuk kelompok itu. Dan apabila pihak penyumbang dana kampanye berbentuk badan usaha, maka formulir yang diisi adalah Model DK5-Parpol yang disusul dengan Formulir Model DK6-Parpol untuk surat pernyataan penyumbangnya. Konsult_PKB_27_Nov_2013

Sementara itu bendahara PDIP yang berkunjung hari Kamis (28/11) diterima oleh Yanuk Sri Mulyani, M.Si., Pengarah Pokja Pelaporan Dana Kampanye yang juga Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya. Yanuk didampingi petugas dari tim Warung Informasi Pelaporan Dana Kampanye, Welzi Martson, S.H. dan Lati Praja Delmana, M.Si., Akt.

Dalam konsultasinya Hilman menanyakan apakah semua dana kampanye caleg harus tercatat dalam rekening khusus dana kampanye parpol, padahal sebelum Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 ini diterbitkan dan sebelum rekening khusus tersebut dibuka, para caleg dari partainya sudah banyak yang memasang baliho maupun spanduk.

Menjawab pertanyaan ini, Yanuk Sri Mulyani, M.Si menjelaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tersebut tidak berlaku surut. Jadi semua pengeluaran caleg dalam rangka kampanye yang telah dilakukan sebelum terbitnya Peraturan KPU tersebut tidak harus masuk dalam rekening khusus dana kampanye, tetapi tetap harus dibuat dalam Laporan Dana Kampanye yang disertai dengan bukti-buktinya. (JTS/Hupmas)

 

PPID

seleksi kpu sumbar

seleksi kpu kab-kota

  Follow kami di @kpudharmasraya

 logo fblogo twiter